“Praktik Kejuruan termasuk mata uji bukan embeded tetapi termasuk pembagi rata-rata sehingga ada nilai praktik, nilai teori, nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris dan nilai matematika”, kata Joko Sutrisno, selaku Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Kementerian Pendidikan Nasional dalam memberikan keterangan Pers di lantai 13 gedung E, Kementerian  Pendidikan Nasional, pada Selasa, (26/01).

Pada penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Tahun Pelajaran 2009/2010 mata pelajaran kompetensi keahlian teori kejuruan dijadikan sebagai salah satu mata pelajaran yang diujikan di UN Utama pada jenjang sekolah menengah kejuruan (SMK). Pada pelaksanaan

Seperti dilansir situs MA.go.id, MA memutuskan menolak kasasi perkara itu dengan nomor register 2596 K/PDT/2008 itu diputus pada 14 September 2009. Perkara gugatan warga negara (citizen lawsuit) ini diajukan Kristiono dkk. ”Majelis hakim terdiri dari Ketua Majelis Hakim Mansyur Kartayasa, Imam Harjadi, dan Abas Said,” terang Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas MA, Andri Tristianto ketika dikonfirmasi, Rabu (25/11).

Dalam isi putusan ini, para tergugat yakni presiden, wapres, mendiknas, dan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dinilai lalai memenuhi kebutuhan hak asasi manusia (HAM) di bidang pendidikan. Pemerintah juga lalai meningkatkan kualitas guru.

Atas dikabulkan gugatan itu, penggugat yang menamakan diri Tim Advokasi Korban UN (Tekun) dan Education Forum (EF) mendesak pemerintah mematuhi putusan MA. “Serta meminta pemerintah tidak melakukan upaya hukum apapun,” ujar Koordinator Tekun Gatot Goei di sela-sela acara syukuran di kantor LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, kemarin. Tekun dan Education Forum menggelar tumpengan sebagai tanda bersyukur atas kemenangan perkara UN.

Ada dua tumpeng di atas tampah masing-masing berdiameter 50 meter, yang dihiasi lauk-pauk dan lalapan. Tekun dan EF sendiri mengajukan tiga tuntutan. Yaitu, mendesak MA agar secepatnya memberikan salinan putusan kepada tim advokasi, mendesak pemerintah menghargai upaya hukum dan hasil keputusan, juga mendesak presiden untuk merevisi kebijakan unas dengan menghapus ujian tersebut sebagai syarat kelulusan.

Ketua Education Forum Suparman mengatakan, dengan adanya putusan MA yang menolak UN, pemerintah diminta melakukan peninjauan ulang terhadap sistem pendidikan nasional. “Terlebih lagi terhadap kebijakan unas di tengah kualitas guru yang masih buruk.

Demikian pula dengan sarana dan prasarana sekolah dan terbatasnya akses informasi,” jelas Suparman saat acara syukuran bersama para siswa korban unas 2006 di yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), kemarin.

Suparman menjelaskan, penolakan MA tersebut merupakan buah perjuangan panjang dalam tiga tahun terakhir ini. Karena itu, kata dia, sudah sepatutnya pemerintah menerima putusan tersebut dengan lapang dada. Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Mungin Eddy Wibowo mengatakan, kebijakan pemerintah meneruskan unas lantaran berpijak pada PP 19/2005 tentang standarisasi nasional pendidikan (SNP).

Bahwa, kelulusan siswa tak hanya ditentukan oleh guru dan sekolah, tapi juga melalui ujian nasional. “Jadi, juga tak benar bahwa unas sebagai satu-satunya penentu kelulusan. Ini yang harus dipahami,” terang Mungin. Rencananya, hari ini BSNP bakal menghadap komisi X DPR-RI untuk membahas tentang ujian tersebut. “Tunggu saja pembahasan kami lebih lanjut bersama DPR,” ungkapnya.

Terpisah, Mendiknas Moh Nuh mengatakan, Depdiknas bakal menerima keputusan apapun setelah peninjauan kembali (PK) diajukan. Sebagai tergugat, kata Nuh, pemerintah juga memiliki hak untuk menempuh jalur hukum lebih tinggi. “Ini bukan soal kalah-menang. Tapi, kami akan berupaya menyakinkan hakim terkait persoalan ini. Kami akan jelaskan UN itu seperti apa,” terang Nuh usai upacara peringatan Hari Guru di Depdiknas, kemarin. Kendati amar kasasi sudah turun, Nuh optimistis UN bakal berlanjut. “Ibarat main sepak bola. Ada pemenang saat injury time, ada pemenang pada detik-detik akhir,” ujarnya sambil tersenyum.

Sementara itu, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) selaku ‘pelopor UN’ meminta Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan MA. Sebab, menurut JK, pelaksanaan UN berhasil meningkatkan mutu pendidikan nasional. JK menjelaskan, pelaksanaan UN selama tiga tahun terakhir ini telah mencapai hasil yang luar biasa. Tanpa standardisasi nilai, lanjut JK, para pelajar tidak akan mau belajar keras.

Gugatan Terhadap Ujian Nasional (UN) :

1. 21 Mei 2007: Pengadilan negeri Jakpus memutuskan pekara gugatan Citizen Law Suit tentang unas nomor 228/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST: memutuskan mengabulkan gugutan para penggugat.
2. Para tergugat (presiden, wakil presiden, mendiknas, ketua BSNP mengajukan banding ke pengadilan tinggi Jakarta
3. 6 Desember 2007: Pengadilan Tinggi Jakarta melalui putusan nomor 377/PDT/2007/PT.DKI menguatkan putusan PN Jakarta pusat. Atas putusan tersebut, tergugat mengajukan permohonan kasasi ke MA
4. 14 September 2009: website MA bernomor register 2596 K/PDT/2008 memutuskan menolak permohonan kasasi yang diajukan pemerintah Depdiknas berencana mengajukan peninjauan kembali (PK)

Banyak di antara mereka memperoleh pendidikan yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat di pusat-pusat pembelajaran di kebun-kebun kelapa sawit, antara lain oleh Yayasan Humana. Yayasan ini kini melayani sekitar 7.000 anak-anak usia sekolah.

Humana merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat milik asing, diketuai oleh Mr. Thurben. Pusat Belajar ini bukan sekolah formal, tidak mengikuti secara penuh kurikulum Indonesia, sehingga sulit untuk menentukan jenjang sekolah. Oleh karena itu anak-anak WNI masuk ke sekolah formal maupun non-formal dengan mengikuti kurikulum Indonesia.

Komitmen untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi anak-anak WNI ditunjukkan melalui kesepakatan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Malaysia, Wakil Presiden RI dan Wakil Perdana Menteri Malaysia, serta Menteri Pendidikan Nasional RI dengan Menteri Pelajaran Malaysia. Ketika berkunjung ke Kuala Lumpur pada 6-8 Juli 2008, Presiden RI dalam pertemuan KTT D 8 ke-6 menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada Pemerintah Malaysia yang memberikan izin pendirian Sekolah Indonesia Kota Kinabalu (SIKK).

Sebelum kesepakatan ini terealisasi, Depdiknas telah melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengikuti pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Humana, antara lain dengan mengirimkan tenaga guru, memberikan buku, dan alat pembelajaran.

Proses Belajar Mengajar di SIKK
Pada Desember 2008, Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Dr. Bambang Indriyanto bersama Acting Konjen Kinabalu Rudhito Widagdo membuka secara resmi dimulainya proses pembelajaran di SIKK. Lokasi yang ditempati yaitu gedung yang disewa di sebuah kawasan ruko alam yang representatif untuk pembagunan gedung sekolah.

Menurut Kepala SIKK Dadang, jumlah siswa yang aktif saat ini seluruhnya 274 orang. Selain itu, sekitar 237 orang sudah terdaftar, menunggu diikutsertakan dalam pendidikan formal. Dari 237 orang ini direncanakan 118 orang akan dimasukkan ke pendidikan formal. Sisanya, kata Dadang, harus menuggu tahun ajaran 2009/2010 untuk diseleksi kembali sesuai dengan kapasitas kelas yang ada. Sekarang sekolah sedang intensif memberikan tambahan waktu bagi mereka yang belum bisa baca-tulis dari kelas 1 sampai kelas 3. Untuk itu sekolah aktif mengundang orangtua, membina kerjasama dalam membantu anak-anaknya berupa pemberian perhatian yang lebih di rumah.

Kesulitan yang dihadapi, menurut Dadang, adalah sekolah belum memiliki kendaraan roda empat untuk operasional, baik untuk kegiatan rutin maupun mingguan shalat Jumat. “Kami sering pinjam mobil pada keluarga staf SIKK,” katanya. Kendaraan tersebut, tambah Dadang, juga akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan SIKK di luar kelas. “Contohnya untuk olahraga maupun kunjungan ke daerah-daerah yang sudah melaksanakan pembelajaran untuk WNI yang ada di Sabah,” ucapnya. SIKK belum punya lapangan olahraga. Hal demikian sangat membantu guna menjadikan SIKK sebagai center point pendidikan WNI di Sabah, Malaysia.

Pemerintah melalui Depdiknas akan membeli tanah untuk pembangunan SIKK. Lokasi tanah sudah tersedia dan sedang dalam proses penyelesaian administrasi serta penentuan harga.  Kerjasama yang intensif sedang digalang dengan Perwakilan Republik Indonesia Malaysia dan juga dengan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Hari, tanggal : Senin, 27 April 2009

Pukul : 08.00 wib s/d selesai

Tempat : SMA Negeri 21 Medan

semoga sukses acaranya.

Namun Mendiknas membantah isu pencabutan tunjangan profesi guru dan dosen terkait dengan keluarnya Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor S 145/MK/05/2009 Tanggal 12 Maret 2009. “PP Dosen dan Perpres Guru tentang tunjangan profesi sedang digarap. Ditargetkan sebelum Juni kedua instrumen hukum ini sudah bisa diselesaikan. Surat Menkeu kepada Mendiknas itu menyerukan dipercepatnya proses penyelesaian PP Dosen dan Peraturan Presiden tentang Guru, jadi tidak ada maksud untuk membatalkannya,” jelas Mendiknas kepada wartawan, di Depdiknas Jakarta, Senin (30/3). Sebelumnya diberitakan, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan keberatan atas SK Menkeu tersebut yang menyatakan, jika sampai akhir Juni 2009 PP dan Perpres mengenai tunjangan profesi guru dan dosen belum ditetapkan, maka pembayaran tunjangan profesi sementara dihentikan. Kemudian, tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok per bulan yang telanjur dibayarkan akan dipotong secara bertahap dari gaji guru sesuai ketentuan.

Menurut Mendiknas, meski PP Dosen dan Perpres Guru disahkan, namun tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Depdiknas sudah dibayarkan. Jadi tidak ada masalah meski Perpres Guru belum turun, tunjangan profesi guru sudah dibayar oleh Depdiknas atas seizin Menteri Keuangan. Guru dan dosen yang menerima tunjangan profesi dari Depdiknas adalah mereka yang menjadi guru dan dosen tetap, baik PNS maupun non-PNS dan mengajar 24 jam tatap muka dalam seminggu. Besarnya tunjangan profesi yang diberikan kepada guru dan dosen tetap PNS adalah 100 persen gaji pokok.

Sementara itu guru non-PNS diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan dan masa kerja. Mendiknas juga mengakui masih banyak perguruan swasta yang mempekerjakan guru tanpa SK, sehingga banyak guru non-PNS yang kesulitan ketika harus menunjukkan SK pengangkatannya sebagai guru atau dosen tetap.

Mendiknas menjelaskan, tunjangan profesi guru yang belum dicairkan justru di lingkungan Departemen Agama (Depag). Menteri Agama sendiri telah menyatakan akan membuat surat edaran kepada Kanwil Depag di seluruh Indonesia untuk membayar tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Depag. Menurutnya, keterlambatan tunjangan profesi guru dan dosen di lingkungan Depag wajar terjadi karena kebijakan sertifikasi, inisiatornya adalah Depdiknas sehingga implementasinya lebih cepat di Depdiknas.

Sumber

Hal itu disampaikan Ketua dan Sekretaris Panitia Lokal USU Sumono dan Saidina Hamzah Daliemunthe melalui Kabag Humas USU Bisru Hafi di kampus USU Jalan Dr. Mansyur Medan, tadi pagi.

Menurut Bisru Hafi, sesuai informasi terakhir dari panitia pusat, UMB tahun ini melibatkan sebanyak 7 Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia yaitu, Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Jambi, Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Makassar.

Bisru menjelaskan, pembayaran untuk pendaftaran UMB-SPMB akan dimulai 27 April – 26 Mei 2009 melalui Bank BNI dengan cara manual (di teller) maupun online (internet banking). Biaya pendaftaran kelompok IPA/IPS Rp200.000 dan IPC Rp225.000 dengan ketentuan setiap peserta dapat memilih empat program studi pilihan.

Dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari Bank BNI, lanjutnya, maka secara mandiri calon peserta langsung dapat melakukan registrasi atau pendaftaran secara on-line dengan mengakses website: http//www.spmb.or.id.

Persyaratan untuk mengikuti ujian bagi lulusan SMTA Tahun 2007 dan 2008 adalah Ijazah atau Surat Tanda Lulus (STL) Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) asli beserta fotocopinya, sedangkan untuk lulusan SMTA 2009 adalah Surat Tanda Ikut UN (Ujian Nasional) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah dan sudah dibubuhi pas foto yang diberi setempel.

Ujian tulis akan dilaksanakan pada 6 dan 7 Juni 2009, dimulai pada pukul 08:00 s/d selesai, dengan lokasi ujian di kampus dan di luar USU atau sebagaimana tertera di bukti peserta. Sedangkan pengumuman hasil ujian direncanakan pada 29 Juni 2009 melalui website yang sama (www.spmb.or.id).

Bisru menyebutkan, direncanakan daya tampung mahasiswa baru USU untuk program sarjana (S-1) melalui jalur UMB pada Tahun Akademik 2009/2010 ini sebanyak 2.220 orang dengan 44 program studi.

Sumber

Sebelumnya Kepala Subdin Pendidikan Menengah dan Umum (Dikmenum) Dinas Pendidikan Sumut, Hermansyur, menyatakan, khusus untuk pengawasan UN SMA di Sumut akan menjadi tanggung jawab Unimed selaku koordinator pengawasan.  Sementara untuk UN SMP, pengawasan ujian dilakukan oleh tim pemantau independen yang dikoordinator langsung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP).

“Peserta UN tahun ini untuk SMA sebanyak 126.248 dan SMK sebanyak 58.791 siswa. Sementara untuk UN SMP diikuti sebanyak 242.261 siswa,” katanya.

sumber

Menyinggung guru wiyata bhakti atau guru tidak tetap (GTT), Mendiknas mengatakan untuk pengangkatan guru ini menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus lewat tes sesuai formasi yang tersedia.
Guru Wiyata Bhakti atau GTT, di daerah-daerah memang masih diperlukan, untuk mengaturnya akan dikeluarkan mengenai peraturan tersebut termasuk dalam pembayaran gajinya, katanya.
Mengenai sekolah sembilan tahun wajib belajar gratis, dia mengatakan jangan diartikan terus semuanya tidak membayar karena telah ada dana biaya operasional sekolah (BOS).
Sementara ini ada salah persepsi di masyarakat program sekolah gratis apa-apa dibayar BOS. Jadi gratis itu ada batasnya, tidak semua terus gratis, ujarnya.
Untuk pelaksanaan sekolah gratis itu dari Pemerintah Pusat membantu dana lewat BOS, kalau ini tidak cukup bisa dibantu dari anggaran APBD Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Pelaksanaan sekolah gratis ini tidak bisa terus disamakan dari daerah satu dengan daerah lainnya dan dalam era otonomi daerah ini sesuai kekuatan keuangan daerah masing-masing, katanya.

Sekarang istilahnya dunia teater, sedangkan dulu namanya Panggung Sandiwara, pada masa itu belum ada televisi, yang ada hanya radio. Anni St Paruhum adalah bintangnya pada saat itu.

Dahulu, tempatnya orang bermain sandiwara dengan menghadirkan penonton dari kalangan atas dan bawah bertempat di Gedung Kesenian Jl. Bali Medan. Kini tapak gedung tersebut telah beralih fungsi menjadi gedung bertingkat tinggi sebagai tempat ibadah (Wihara). Di sebelah gedung kesenian tersebut dahulunya adalah gedung ODB Medan (Perfilman), tepat di sebelahnya adalah titi gantung yang sampai saat ini masih tersisa.

Anni St Paruhum dulu bekerja di kantor keuangan (istilah sekarang-red) dan aktif mengisi ruangan Sandiwara Radio di RRI Nusantara III Medan pada waktu itu. Selain itu Anni juga sering menulis berita di salah satu harian di Kota Medan.

Menurut Anak Sulungnya, Denny Adil Lubis, SH, ibundanya banyak menyimpan dokumen-dokumen peninggalannya, namun sebagian besar telah hancur karena sudah sekian lama tersimpan di koper besi tempoe doeloe.

“Semua aktivitas yang dikerjakan beliau di masa mudanya selalu diceritakan dan dokumennya tersimpan di dalam koper besi, seperti bekerja, berkesenian dan waktu senggang melukis, baik di kanvas, kertas dan sebagainya,” tutur Denny dan mengatakan, darah seni lukis tersebut menurun kepadanya dan cucunya M. Taufiq Ridho yang kini kuliah di Arsitektur FT USU.

Selengkapnya

Jadwal Ujian

Djemari Mardapi kepada SP juga menyebutkan, bahwa UN tingkat SMA/sederajat akan digelar pada 20-24 April 2009 mendatang, sedangkan ujian susulan akan dilaksanakan pada 27 April hingga 1 Mei 2009.

Mata pelajaran yang diujikan untuk program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) adalah bahasa Indonesia, Biologi, Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, dan Kimia. Sedangkan, ujian untuk program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah Bahasa Indonesia, Sosiologi, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, dan Ekonomi.

Berikutnya, untuk pro- gram bahasa, pelajaran yang diujikan adalah Bahasa Indonesia, Sejarah/Budaya/Antropologi, bahasa Inggris, matematika, sastra Indonesia, dan bahasa asing. Sedangkan, program keagamaan meliputi, Bahasa Indonesia, Ilmu Kalam, Bahasa Inggris, Matematika, Ilmu Hadist, Ilmu Tafsir.

Djemari menambahkan, ujian nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah/SMP Luar Biasa/sederajat akan digelar pada 27-30 April 2009, sedangkan ujian susulan akan dilaksanakan pada 4-7 Mei 2009. Mata pelajaran yang diujikan, yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Sedangkan, UN untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan digelar pada 20-22 April 2009 mendatang, dan ujian susulan akan dilaksanakan pada 27 April hingga 29 April 2009. Mata pelajaran yang diujikan yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Matematika.

Sedangkan, jadwal Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) digelar pada 11-13 Mei 2009 mendatang, dan ujian susulan dilaksanakan pada 18-22 Mei 2009.

Sumber